Activities

Pendahuluan Banyak pelaku usaha yang masih bingung membedakan antara UKL-UPL dan AMDAL. Keduanya sama-sama dokumen lingkungan yang menjadi syarat penting dalam perizinan berusaha melalui OSS RBA, namun memiliki tingkat kewajiban dan kedalaman analisis yang berbeda. Kesalahan memahami perbedaan ini sering membuat proses izin terhambat. Karena itu, CV KMB sebagai konsultan...

Pendahuluan Banyak pelaku usaha mengira bahwa dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) hanyalah formalitas tambahan dalam proses perizinan. Padahal, bagi kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan, UKL-UPL justru menjadi kunci utama agar NIB dan izin OSS RBA bisa cepat diterbitkan. Melalui pengalaman panjang di bidang perizinan lingkungan,...

Pendahuluan Mengurus dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) sering kali menjadi momok bagi banyak pelaku usaha. Tidak sedikit yang mengalami revisi berulang dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) karena dokumen dianggap belum sesuai dengan ketentuan teknis. Padahal, revisi berulang bukan hanya membuang waktu, tetapi juga bisa menunda seluruh...

Pendahuluan Banyak pelaku usaha mengira bahwa penolakan dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) disebabkan oleh hal teknis yang rumit. Padahal, salah satu penyebab paling umum adalah ketidaksinkronan data antara dokumen teknis, izin OSS RBA, dan rencana kegiatan. Bagi Anda yang sedang mengurus perizinan lingkungan, memahami hal ini...

Pendahuluan Dalam proses pengurusan dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan), banyak perusahaan dihadapkan pada pilihan penting: menggunakan konsultan profesional yang berbadan hukum, atau memilih freelancer yang menawarkan jasa dengan biaya lebih murah. Sekilas, harga yang lebih rendah tampak menggiurkan. Namun, dalam konteks izin lingkungan dan kepatuhan hukum,...

Pendahuluan Masih banyak pelaku usaha kecil yang menganggap bahwa kewajiban UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) hanya berlaku untuk perusahaan besar. Padahal, dalam sistem perizinan berbasis risiko yang berlaku saat ini, semua kegiatan usaha – termasuk skala kecil – tetap memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan. Kesalahpahaman ini...

Pendahuluan Tahun 2025 membawa sejumlah perubahan penting dalam regulasi lingkungan hidup di Indonesia, terutama terkait UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan). Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kini memperketat sistem perizinan lingkungan agar lebih terintegrasi dengan pendekatan OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach). Bagi pelaku...

Penolakan UKL-UPL bukan hal yang jarang terjadi. Banyak perusahaan mengira penyebabnya ada pada teknis usaha atau faktor internal. Padahal dalam banyak kasus, masalah utama justru berasal dari konsultan yang menyusun dokumen tersebut. Jika kamu pernah mengalami UKL-UPL yang ditolak, revisi berkali-kali, atau gagal submit di OSS-RBA, saatnya memahami apa yang...

Pendahuluan Banyak perusahaan di Indonesia masih menyepelekan kewajiban penyusunan dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan). Alasan klasiknya beragam — mulai dari ketidaktahuan, anggapan “belum perlu”, hingga menunggu proyek berjalan dulu. Padahal, keterlambatan mengurus UKL-UPL bisa berujung fatal, termasuk dihentikannya kegiatan operasional oleh pemerintah. Dalam artikel ini, CV...

Memilih konsultan UKL-UPL bukan hanya soal mencari penyedia jasa yang bisa membuat dokumen lingkungan. Yang jauh lebih penting adalah menemukan konsultan yang benar-benar paham kondisi lapangan dan mampu menyusun dokumen yang akurat, lengkap, serta sesuai regulasi terbaru. Sayangnya, banyak perusahaan baru sadar ketika proses izin menjadi lambat, dokumen ditolak, atau...